Polling

Bagaimanakah kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Artikel / Determinan pembentuk keluarga sejahtera

Determinan pembentuk keluarga sejahtera

Kemiskinan merupakan fenomena sosial, tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Fenomena ini telah menjadi perhatian global pada konferensi tingkat tinggi dunia yang berhasil menggelar deklarasi dan program aksi untuk pembangunan sosial di Copenhagen tahun 1995. Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan standar kebutuhan yang lain (Herbert, 2001). Secara konstitusional, tanggung jawab negara dalam mengatasi kemiskinan di atur dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1, yang terlihat dari peran berbagai institusi. Namun demikian, penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan masih relatif tinggi. Bnk Dunia (2006) mengatakan hampir 50% penduduk indonesia berada di bawah garis kemiskinan, yaitu berpendapatan kurang dari 2 dollar AS per kapita per hari. Sementara itu BPS (2006) melaporkan pada Maret 2006 ada 39,05 juta (17,8%) penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, lebih tinggi daripada tahun 2005 yaitu 35,10 juta (16%). Fenomena masih tingginya kemiskinan menunjukkan bahwa program pemberantasan kemiskinan ini belum berhasil, karena model yang dibangun belum mampu membentuk sosial ekonomi masyarakat yang tangguh. di lain pihak, beragam kriteria untuk mengukur tingkat kemiskinan, melahirkan kemiskinan bangsa yang 'turun-naik' yang dapat menimbulkan interpretasi bahwa kemiskinan sengaja di besar-besarkan sebagai proyek berkelanjutan (duniaesai.com, 2006). Hal ini diakibatkan oleh program penanggulangan selama menggunakan data makro hasil Susenas oleh BPS dan data mikro hasil pendataan keluarga oleh BKKBN. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan garis kemiskinan yang diturunkan dari kebutuhan dasar kalori minimal 2100 kkal atau sekitar Rp 152.847 per kapita per bulan. Di lain pihak garis kemiskinan yang diturunkan oleh BKKBN bersifat ekonomi dan nonekonomi. Penggunaan kriteria BPS dan BKKBN dapat membingungkan pemerintah lokal ketika ada bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat berpedoman pada angka kemiskinan yang dihasilkan BPS, sedangkan pemerintah lokal menggunakan kriteria BKKBN sebagai target sasaran seperti yang terjadi di NTT ketika mendistribusi beras untuk keluarga miskin. ketidakseragaman ini juga menimbulkan konflik di tingkat masyarakat lokal.  Konsep kesejahteraan keluarga mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spirtual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Campbell, 1979). keberfungsian subsistem sangat di dorong oleh apa yang menjadi tujuan hidup dipengaruhi oleh apa yang menjadi tujuan hidup di satu sisi, sedang sisi lain, pencapaian tujuan hidup di pengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki. Tujuan hidup yang ingin di capai adalah pendidikan anak yang baik, memiliki status sosial, mempunyai keluarga sakinah, memiliki status sosial, mempunyai keluarga sakinah, memiliki rumah, dan lain-lain. Tujuan hidup dapat tercapai, apabila sumber daya yang tersedia memungkinkan. Untuk memudahkan dalam menetapkan pengalokasian sumber daya, digunakan dua cara pengukuran yaitu: (a) sumber daya uang dan (b) sumber daya waktu. Tujuan hidup keluarga sebagaimana dipaparkan di atas, sangat dipengaruhi oleh karakteristik keluarga dan faktor eksternal. Karakteristik keluarga mencakup: jumlah anggota, usia, fisiologi, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, kepemilikan aset. Faktor eksternal meliputi: (a) kelembagaan sosial yang terdiri dari: BRI, BPR, dan lain- lain yang dapat diakses oleh keluarga untuk mendapatkan pinjaman, (b) kebijakan/ program pemerintah menyangkut pemberian raskin, JPS, dana kompensasi BBM, kredit finansial, dan lain-lain, dan (c) lingkungan tempat tinggal. Ketiga unsur tersebut akan mempengaruhi perubahan sumber daya waktu/uang. Setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, yang diakibatkan oleh pendidikan, jumlah anggota, usia, dan kondisi fisiologi. Keempat komponen ini mempengaruhi perubahan pada sumber daya uang. Sebelum menetapkan tujuan, pengalokasian sumber daya waktu/uang terlebih dahulu dilakukan komunikasi yang melibatkan anggota/pihak lain ketika membicarakan pendidikan anak, jumlah anak, ibu bekerja di luar rumah atau di dalam rumah, dan lain-lain. Komunikasi dimaksudkan untuk menampung berbagai masukan berupa pendapat/saran, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan suami/istri lebih tepat karena suami dan istri merupakan figur yang paling bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga. Keputusan merupakan pilihan-pilihan yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Keputusan-keputusan tersebut perlu direalisasikan, sehingga diperlukan manajemen keluarga. Manajemen merupakan kemampuan /keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Unsur-unsur manajemen yang perlu diperhatikan adalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi) yang diharapkan dapat mempengaruhi apa yang menjadi tujuan hidup (Deacon dan Firebaugh, 1981). Untuk mengetahui apakah tujuan hidup keluarga tercapai atau tidak, digunakan berbagai pendekatan pengukuran antara lain: BPS, pengeluaran pangan, BKKBN dan Persepsi Keluarga Tingkat kesejahteran diukur dengan kriteria BPS, kriteria pengeluaran pangan, kriteria BKKBN, dan kriteria Persepsi Keluarga. 

Sumber : https://dinsosppkb.kebumenkab.go.id/webmin_post/form/22