Polling

Bagaimanakah kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Artikel / Kemiskinan dan UPPKS

Kemiskinan dan UPPKS

Prinsip Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat adalah: Pertama, sebagai instrumen program untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Kedua, dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat (Community Driven Development), penguatan ekonomi lokal/kerakyatan, dan kegiatan padat karya. Ketiga, harus memperioritaskan pemberian kepada kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan, serta pada desa-desa/kampung yang paling miskin dan yang tidak terlayani oleh prasarana dan sarana secara memadai. Kempat, melibatkan semua penduduk desa. Kelima, transparan/akuntabilitas. Keenam, kelompok masyarakat dapat menemukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih namun proporsional untuk pembangunan prasarana dan sarana, dana bergulir, peningkatan kemampuan, dan bantuan kepada yang paling miskin dan rentan, dan tidak memilih kegiatan yang tercantum dalam negative list. Ketujuh, pendanaan berbagi antara pemerintah pusat, pemda, dan kelompok masyarakat. Sedangkan tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah: Pertama, menciptakan lapangan kerja dan sekaligus mengurangi kemiskinan. Kedua, meningkatkan peran seta masyarakat, terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambiland keputusan pada perencanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan. Ketiga, melembagakan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal. Keempat, mengembangkan kapasitas pemerintah lokal dalam pengelolaan pembangunan. Kelima, menyediakan prasarana/sarana sosial dasar dan ekonomi. Keenam, melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian ada hubungan erat antara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dengan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang dicetuskan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1976, yakni: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dapat mengakomodasi upaya pemberdayaan usaha ekonomi keluarga/rumah tangga miskin untuk meningkatkan pendapatan keluarga, seperti UPPKS sepanjang memang masyarakat menghendaki, salah satunya dengan mengembangkan UMKM bagi keluarga akseptor yang tergolong miskin (Pra-Sejahtera/Sejahtera I). Oleh karenanya untuk mengangkat penduduk dari garis kemiskinan menurut Wibowo dan Tukiran (2003):


“peningkatan kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan manajemen wilayah. Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang memungkinkan suatu daerah memiliki kemampuan ekonomi untuk mendukung kegiatan lainnya, sedangkan sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan bagaimana kesejhteraan tersebut ditingkatkan. Sementara itu manajemen wilayah lebih mengacu pada sistem pengaturan dan peraturan yang dikembangkan dalam wilayah tersebut……” (Wibowo dan Tukiran. 2003:57).

UPPKS adalah kelompok usaha ekonomi produktif, yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik Pasangan Usia Subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan. 

Tujuan UPPKS diantaranya:

1. mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif

2. mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga

3. meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga

4. mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera

Program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera) memiliki tujuan dimana membangun ketahanan ekonomi dan kemandirian keluarga serta masyarakat melalui kemampuan wanita dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dam sejahtera. Dalam penelitian ini membahas mengenai dampak program UPPKS dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dalam menanggulangi kemiskinan