Polling

Bagaimanakah kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Peraturan Terkait / Peraturan Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor: 050/1/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2017 - 2021

Peraturan Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor: 050/1/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2017 - 2021









Hasil gambar untuk logo kebumen IN;mso-no-proof:yes">


 



PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN


DINAS SOSIAL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN


KELUARGA
BERENCANA


JL. Arungbinang No. 19 Telp. No. (0287 )
381
IN">178 / Fax. (0287) 383207


KEBUMEN




 
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

 

PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

            NOMOR: 050/1/2017          

 

TENTANG

 

PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA

DINAS SOSIAL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2017-2021

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA

DINAS SOSIAL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEBUMEN,

 

IN">Menimbang    :   a.   bahwa color:black">dalam rangka kepastian dalam pengukuran dan peningkatan kinerja
maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
mso-ansi-language:IN">;

IN">                          b.   bahwa color:black">berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan
keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021
color:black;mso-ansi-language:IN">.

IN">Mengingat      :   1. mso-ansi-language:IN">  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah
-daerah IN"> Kabupaten dalam Lingkungan Prop mso-ansi-language:IN">insi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
; color:black">

mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style";
color:black;letter-spacing:.2pt;mso-font-width:105%">2.   
mso-ansi-language:IN">Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
IN">;

mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style";
color:black;letter-spacing:.2pt;mso-font-width:105%">3.   
mso-ansi-language:IN">Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)
color:black;mso-ansi-language:IN">;

mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style";
color:black;letter-spacing:.2pt;mso-font-width:105%">4.   
mso-ansi-language:IN">Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perubahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
mso-ansi-language:IN">;

mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style";
color:black;letter-spacing:.2pt;mso-font-width:105%">5.   
color:black">Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
IN">

mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style";
color:black;letter-spacing:.2pt;mso-font-width:105%">6.   
color:black">Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
color:black;mso-ansi-language:IN">

mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style";
color:black;letter-spacing:.2pt;mso-font-width:105%">7.   
color:black">Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
mso-ansi-language:IN">

color:black"> 

mso-ansi-language:PT-BR">M E M U T U S K A N IN">

PT-BR">Menetapkan   : PERATURAN KEPALA
DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN

mso-ansi-language:PT-BR">KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMNEN
TAHUN 2017-2021

mso-ansi-language:PT-BR"> 

mso-ansi-language:PT-BR">                              Pasal 1

mso-ansi-language:PT-BR">Dalam Peraturan Kepala Dinas Sosial ini yang dimaksud
dengan
:

mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style"">1.  
 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana adalah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana  Kabupaten Kebumen.

mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style"">2.  
 Pernjanjian kinerja adalah dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja.

mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style"">3.  
 Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang
berisikan penugasan untuk melaksanakan/mewujudkan janji  sesuai target kinerja jangka menengah yang
ditetapkan.

mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style"">4.  
 Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya
disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama
instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style"">5.  
 IKU Perangkat Daerah adalah ukuran
keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah.

mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style"">6.  
 Rencana Strategis yang selanjutnya disebut
Renstra adalah Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021

 

Pasal
2

mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style"">(1)  Penetapan
IKU Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2021
sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana ini.

mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style"">(2)  IKU
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan tolak ukur keberhasilan
pencapaian sasaran strategis pada Renstra.

 

Pasal
3

mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style"">(1)  IKU
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar penyusunan
Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana tahun 2017-2021.

mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style"">(2)  IKU
sebagaiman dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar menyusun
laporan kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen.

mso-fareast-font-family:"Bookman Old Style";mso-bidi-font-family:"Bookman Old Style"">(3)  Setiap
unit kerja wajib melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian
IKU dengan perencanaan, pelaksanaan dan Pelaporan.

 

Pasal
4

Peraturan
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

                                              

 

mso-ansi-language:IN"> 

IN">                                                          IN">Ditetapkan di Kebumen

IN">                                                          Pada tanggal         Januari  2017











color:black"> 



KEPALA  DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN


 


 


 


 A. DWI BUDI SATRIO IN">


mso-ansi-language:IN"> 


color:black"> 



color:black"> 



color:black"> 


IN"> 

                                                          
mso-ansi-language:FI">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        







 



LAMPIRAN
mso-ansi-language:IN">  I     : color:black">KEPUTUSAN KEPALA DINAS   SOSIAL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KAB. KEBUMEN
mso-ansi-language:ES">NOMOR 050/1 TAHUN mso-ansi-language:ES">2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
SOSIAL DAN PPKB KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2021
mso-ansi-language:IN">


                           mso-ansi-language:IN">    mso-ansi-language:ES">  mso-ansi-language:IN">


                                         

INDIKATOR
KINERJA UTAMA

DINAS
SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN
KEBUMEN 2017-2021

 

 



































NO



SASARAN



INDIKATOR
KINERJA UTAMA



FORMULA



SATUAN



KETERANGAN



1



color:black;mso-ansi-language:FI">Meningkatnya Keberdayaan masyarakat



color:black;mso-ansi-language:FI">Cakupan Penanganan PMKS



color:black;mso-ansi-language:FI">(Jumlah PMKS Tertangani / Jumlah PMKS) x
100%


color:black;mso-ansi-language:FI"> 



%


 



 



2



color:black;mso-ansi-language:FI">Meningkatnya keberdayaan masyarakat



color:black;mso-ansi-language:FI">Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera



color:black;mso-ansi-language:FI">(Jumlah anggota kelompok sasaran  yang difasilitasi / Jumlah keluarga) x 100%


color:black;mso-ansi-language:FI"> 



%



 



3



color:black;mso-ansi-language:FI">Meningkatnya keberdayaan masyarakat



color:black;mso-ansi-language:FI">Cakupan Peserta KB Aktif


color:black;mso-ansi-language:FI"> 



color:black;mso-ansi-language:FI">(Jumlah akseptor KB / Jumlah Pasangan Usia
Subur) x 100%



%



 


 

 

color:black;mso-ansi-language:FI">Kebumen,         Januari  2017

color:black;mso-ansi-language:FI">KEPALA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

color:black;mso-ansi-language:FI">DAN KELUARGA BERENCANA

color:black;mso-ansi-language:FI">KABUPATEN KEBUMEN

color:black;mso-ansi-language:FI"> 

color:black;mso-ansi-language:FI"> 

color:black;mso-ansi-language:FI"> 

color:black;mso-ansi-language:FI">dr. A. DWI BUDI SATRIO, M.Kes       











































































































































































































color:black;mso-ansi-language:FI">